Terancam Kalah Bersaing

Kamis, 07 September 2017 | 17:32
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
USAI PAMERAN: Sejumlah mobil listrik hasil produk dalam negeri melakukan uji coba melintas di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (22/11/2013).

INDOPOS.CO.ID - Keresahan merundung para penggiat mobil listrik nasional (Molina). Penyebabnya, Peraturan Pemerintah (PP) Percepatan Kendaraan Listrik dianggap berpotensi mengubur mimpi mereka. Berbagai masukan disuarakan agar Presiden Joko Widodo tak keliru mengambil kebijakan.

---

Sejak beberapa bulan terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang sering mengungkapkan keinginannya agar Indonesia segera mengembangkan mobil listrik. Jokowi tak ingin Indonesia terlambat lagi mengembangkan industri otomotif. Karena itu, dia ingin membuat kebijakan yang pro penemu, periset, dan industri.

”Selain persiapan regulasi dan riset, pemerintah juga perlu menyusun insentif yang dapat mendorong semangat pengembangan mobil listrik. Insentif tersebut bisa diberikan kepada penemu, peneliti, maupun industri,” ujar presiden dalam acara lebaran Betawi di Setu Babakan Jakarta, Minggu 30 Juli 2017.

Suara Jokowi itu ternyata diterjemahkan para pembantunya lewat pembuatan peraturan pemerintah (perpres). Sayang, isi draf perpres yang berjudul “Percepatan Pemanfaatan Tenaga Listrik untuk Transportasi Jalan” itu justru menyiutkan mimpi para periset dan pelaku industri dalam negeri. Kegalauan mereka seperti para fans Raisa yang mengetahui kabar pernikahan idolanya.

Isi draf perpres memang terkesan hanya memberikan karpet merah bagi masuknya raksasa otomotif internasional. Salah satunya karena adanya pemberian insentif berupa pembebasan bea masuk dan pajak barang mewah. Isi perpres juga sama sekali tak mengatur perlindungan terhadap industri mobil listrik nasional.

”Yang saya mendengar dari pemberitaan kan memang seperti itu. Kalau itu yang terjadi tentu kita kalah bersaing,” ujar Staf Ahli Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemeristek Dikti) Agus Puji Prasetyono. Pernyataan itu disampaikan Agus ketika memberikan paparan dalam sarasehan yang diadakan ITS Surabaya, Kamis (31/8).

Mengapa bisa kalah bersaing? Karena menurut Agus, saat ini pengembangan kendaraan listrik dalam negeri kebanyakan masih bersifat merakit. Meskipun, ada periset dari beberapa perguruan tinggi yang telah mampu membuat komponen utama kendaraan listrik. Misalnya motor, baterai dan platformnya. Salah satunya Institut Teknologi Surabaya dengan motor Gesits-nya.

"Tapi itu (yang sudah bisa membuat sendiri) pun kalau harus dijual ya masih kalah dari sisi harga,” ujar Agus. Sebab tetap ada komponen yang harus didatangkan dari luar negeri. Dan itu tentu ada bea masuk yang harus ditanggung. “Di sinilah kita akan kalah kalau kendaraan listrik dari luar negeri nanti dibebaskan begitu saja bea masuknya,” ujar Agus.

 

Agus mengatakan, untuk mewujudkan kemandirian teknologi harus dilakukan melalui penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi sendiri ada beberapa acara. Ada penguasaan yang dilakukan dari hulu sampai hilir. Juga harus ada reverse engineering.

Reverse engineering merupakan sebuah proses untuk mencari dan menemukan teknologi yang bekerja di balik suatu sistem, perangkat atau objek. Penemuan itu melalui sebuah proses analisa mendalam. Baik pada struktur, maupun fungsi dan cara kerja dari sistem, perangkat atau objek yang diteliti.

Untuk kasus kendaraan listrik misalnya. Pemerintah bisa membuat kebijakan agar produk pabrikan asing yang akan masuk ke Indonesia dipelajari atau diaudit dulu teknologinya. Dari sana dipetakan, mana yang bisa dibangun dalam negeri.”Nah, teknologi yang bisa dibangun dalam negeri itulah yang harus diserahkan pada kita (industri dalam negeri). Sehingga tidak masuk secara gelondongan,” ujar Agus.

Kebijakan lain yang bisa diatur ialah terkait tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Menurut Agus, sejauh ini aturan tentang TKDN hanya menyangkut manufaktur, sumber daya manusia dan sumber daya alami. ”Belum memasukan aturan mengenai RnD (research and development),” ujarnya.

Harusnya ada aturan mengenai TKDN RnD. Aturan itu bisa memaksa pabrikan asing yang masuk ke Indonesia untuk menggandeng lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) atau perguruan tinggi dalam melakukan riset mobil listrik bersama-sama. ”Dari situ nanti kita bisa membangun mobil listrik yang teknologinya sama dan baru,” terangnya.

Kebijakan lain yang harus dipikirkan pemerintah ialah perlunya tax reduction untuk perusahaan swasta yang melakukan penelitian mobil listrik di dalam negeri. Agus menyebut, beberapa negara sudah menerapkan kebijakan seperti itu.

Agus juga menyoroti anggaran riset yang masih rendah. Anggaran riset saat ini hanya 0,1 persen. Angka itu tak ada apa-apanya dibanding negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Anggaran pendidikan di Indonesia memang tinggi, 20 persen. Tapi itu tidak bisa diutak-atik untuk riset yang berbasis komersialisasi atau industri.”Kalau kita pakai anggaran pendidikan itu, bisa ada temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Jadi mestinya ada anggaran khusus yang didelegasikan untuk riset mobil listrik,” jelasnya.

Untuk mewujudkan Molina diperlukan juga sebuah konsorsium. Sejumlah perguruan tinggi, yang sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditunjuk sebagai pusat riset Molina, menurut Agus sudah punya kemenonjolan masing-masing. Itulah yang tinggal disatukan dalam konsorsium. Cara itu bisa membuat industri mobil listrik nasional efektif dan produktif.

Dirjen Penguatan Inovasi Kemenristekdikti Jumain Appe mengatakan, dari sisi teknologi dan kompetensi perguruan tinggi, litbang dan perusahaan swasta dalam negeri tak diragukan lagi. Mereka pasti mampu melaksanakan produksi mobil listrik nasional. ”Sekarang butuh kesepakatan bersama agar kita bisa bersaing ketika masuk industri,” ujarnya.

Pemerintah, melalui Kementerian Perindustrian, harusnya menjadi leader dalam menyiapkan market untuk kendaraan listrik nasional. ”Produk mana yang market readiness level-nya tinggi? Dari situ dipetakan lagi apakah dari sisi manufacture dan suppy chain bisa dipenuhi oleh pelaku dalam negeri,” katanya.

Jumain berharap adanya kesamaan visi dari sejumlah kementerian yang terlibat dalam pembuatan kebijakan untuk mobil listrik. Selama ini tiga kementerian yang menggarap perpres mobil listrik memang punya sikap berbeda. Itu terungkap dari pernyataan menteri-menterinya di media.

Dalam sejumlah kesempatan, arah percepatan mobil listrik di Indonesia memang berbeda-beda antar kementerian. Kementerian ESDM misalnya. Mereka lebih memilih investor dari Tiongkok untuk mengembangkan kendaraan listrik di Bali. Sementara arah kebijakan Kementerian Perindustrian terbaca lebih sreg mendatangkan kendaraan hybrid produk pabrikan luar negeri.

Hanya Kemenristek Dikti saja yang semangatnya masih merah putih. Melalui Ditjen Inovasi dan Ditjen Kelembagaan mereka mendukung penuh kerja sama produksi motor listrik ITS. Produksi itu dilakukan melalui kerja sama dengan Garansindo, Wika, Kadin Bali, Telkom, dan Telkomsel.

Jumain mengatakan, satu-satunya cara agar arah kebijakan kendaraan listrik proindustri dalam negeri ialah dengan menunjukan bukti nyata. Dia memberikan saran agar hasil-hasil pengembangan kendaraan listrik selama ini dibawa atau dihibahkan ke istana. Agar presiden bisa melihat dan merasakan langsung kemampuan anak negeri.

Salah satu usulan Jumain ialah membawa beberapa motor Gesits yang sudah jadi untuk digunakan sebagai sarana transportasi di Istana Negara dan Istana Bogor. Juga kendaraan listrik yang diproduksi Fin Komodo. ”Kita kasihkan saja ke Istana. Mungkin kalau Pak Presiden blusukan, kendaraan listrik itu juga bisa jadi hadiah untuk masyarakat,” ujarnya.

Cara itu sangat memungkinkan. Apalagi untuk Gesits. Sebab pembuatan motor listrik itu masih menggunakan anggaran negara. ”Nanti bisa kita mintakan penghapusan anggaran di Kementerian Keuangan,” imbuhnya. Strategi itu diharapkan menghindari invisible hand mempengaruhi presiden dalam mengambil keputusan terkait kebijakan mobil listrik nasional.

Anggota Tim Riset Mobil Listrik ITB Indrawanto menambahkan, pemerintah tak bisa melepaskan begitu saja industri lokal bertarung melawan pabrikan asing dalam percepatan penerapan mobil listrik di Indonesia. Asistensi pemerintah sangat diperlukan. Sebab industri lokal yang minim investasi pasti kalah dari sisi RnD.

”Di sinilah kami perguruan tinggi punya peran. Pemerintah bisa memberikan dana risetnya ke perguruan tinggi dan kami melakukan riset untuk mendukung industri lokal,” terangnya. Masalahnya, seperti yang dikatakan Agus Puji, dana riset sendiri masih minim.

Selain regulasi dari sisi perindustrian, hambatan lain yang mungkin akan ditemui para pelaku industri dalam negeri ialah aturan dari Kementerian Perhubungan terkait uji tipe kendaraan listrik. Aturan itu dianggap terlalu saklek. Tidak menerapkan kategorisasi seperti yang ada di sejumlah negara.

Dari data Ditjen Perhubungan Darat ternyata sepanjang 2010 hingga 2017, sudah ada 20 kendaraan listrik yang mengajukan uji kelayakan. Dari jumlah itu ternyata ada 11 kendaraan yang lulus uji emisi. Sedangkan 7 lainnya tidak lulus dan 2 dalam proses.

Nah, ternyata mereka yang lulus uji mayoritas merupakan kendaraan listrik impor. Di antaranya Mistsubishi, Mercedes Smart Fortwo, ZBEE electric cars, 4 unit Tesla model S yang diimport oleh PT Globalindo Permata. Sedangkan kendaraan listrik merek nasional yang lulus uji hanya Elvi (produksi PT Great Asia Link) dan Arttu Batik (PT Arrtu Internasional).     

Innovator kendaraan listrik nasional Fin Komodo, Ibnu Susilo mengatakan, sulit bagi industri nasional yang baru menciptakan kendaraan jika uji yang dilakukan Kementerian Perhubungan tidak ada tingkatan levelnya. Menurut dia, harusnya kebijakan pengujian yang dilakukan Kemenhub mengadopsi apa yang ada di sejumlah negara.

Dia mencontohkan kebijakan di Tiongkok. Di sana ada tingkatan (level) regulasi. Misalnya pengujian untuk kendaraan pedesaan, kota kecil dan kota besar. “Ini ibaratnya bayi yang baru lahir diuji dengan ujian anak ABG atau orang dewasa,” ujar peraih penghargaan B.J Habibie Technology Award itu. (gun/ang)

Gelora Molina

SEMANGAT mewujudkan kendaraan listrik nasional tak hanya bergelora di kalangan peneliti kampus. Sejumlah perusahaan swasta dan plat merah pun sudah lama menyiapkan diri untuk meramaikan dan mendukung kendaraan listrik nasional.

Misalnya perusahaan baterai PT Nipress. Mereka sudah lama mempunyai roadmap memproduksi baterai lithium, yang dalam perjalanannya bisa mendukung kebutuhan kendaraan listrik. Investasi untuk itu pun sudah mereka gelontorkan.

Hermawan Wijaya, Head Research and Development PT Nipress mengatakan, keterlibatan perusahaannya dalam percepatan kendaraan listrik nasional bermula dari keinginan Dahlan Iskan yang ketika itu menjabat Menteri BUMN. Dahlan ingin Nipress memproduksi baterai lithium untuk prototipe mobil listrik.

“Kebetulan saat itu kami sudah punya roadmap untuk mengembangkan lithium. Kebetulan juga BUMN belum ada yang menggarap baterai,” katanya. Dari situ Nipress berhasil membuat baterai lithium untuk prototipe mobil listrik.

Namun karena pasarnya hanya prototipe masalah pun terjadi. Uang untuk investasi memproduksi lithium tidak sebanding dengan uang yang masuk. Beruntung, mereka menemukan pasar lithium di luar mobil listrik. Salah satunya untuk baterai Base Transceiver Station atau BTS. Meski begitu sampai sekarang Nipress juga masih mendukung percepatan kendaraan listrik nasional.

Hermawan juga melihat Universitas Sebelas Maret (UNS) telah berhasil membuat baterai lithium yang sebenarnya sangat layak dibuat mass production. “Cuma masalahnya untuk masuk ke industri tantangannya pada harga. Kalau tidak ada perlindungan sama sekali, ya sudah kalah kita,” ujarnya.

Di sisi lain, perusahaan plat merah seperti PLN dan Pertamina juga sudah menyiapkan kebijakan untuk mendukung percepatan kendaraan listrik. Ketua Tim Pengembangan Infrastuktur Kendaraan Listrik PLN Zainal Arifin mengatakan sejak 2011 PLN sudah melakukan riset tentang dukungan terhadap pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Itu salah satunya diwujudkan dengan mempersiapkan keberadaan stasiun pengisian listrik umum (SPLU). Saat ini sudah ada 875 unit SPLU di seluruh Indonesia. Sebanyak 549 unit berada di Jakarta Raya. Jumlah ketersediaan SPLU di Jakarta Raya tahun ini direncanakan bertambah menjadi 1000 unit.

Charging station juga akan disediakan Pertamina dengan sumber listrik dari EBT (Energi Baru Terbarukan). Kini, Pertamina juga terlibat dalam penyediaan battery pack untuk Gesits. Saat ini juga tengah dilakukan pengembangan superfast charging yang memungkinkan untuk pengisian selama 30 menit atau 20 menit untuk motor listrik.

Ketua Asosiasi Pengembang Kendaraan Listrik Bermerek Nasional (Apklibernas) Sukotjo Herupramono mengatakan, pihaknya tetap akan berjuang agar mimpi anak Indonesia memiliki kendaraan listrik nasional terwujud. Pemerintah akan terus didorong, setidaknya untuk membentuk segmentasi bagi kendaraan listrik bermerek nasional. Selama ini yang diperjuangkan Apklibernas ialah segmentasi berdasarkan daya kendaraan listrik. Mereka berharap kendaraan listrik dengan daya 60 kw ke bawah diberikan pada industri dalam negeri.  

Sementara itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menampik kebijakannya menganaktirikan keberadaan industri kendaraan listrik nasional yang sudah sejak lama merajut mimpi. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kemenperin, Yan Sibarang Tandiele mengatakan, pihaknya bukan tidak mendukung kepentingan nasional. Namun Kemenperin mempunyai komitmen terkait kebijakan impor yang sudah diatur secara internasional.

Menurut Yan, Kemenperin tidak bisa batasi impor. Kecuali barang atau kendaraan bekas yang bisa dihadang lewat regulasi. “Kita mendukung, tapi piye carene dan dimulai dari mana?” kilahnya. Versi Yan, untuk mendorong kemandirian teknologi kendaraan listrik nasional tak harus lewat perpres. Namun bisa juga diwujudkan dalam peraturan menteri.

 

Dia setuju jika upaya mendorong industri kendaraan listrik nasional dibuat segmentasinya. “Mungkin disepakati dulu segmentasi kendaraan listrik seperti apa yang dibuat industri nasional. Dari situ nanti diatur insentifnya seperti apa lewat peraturan menteri,” ujarnya.

Apa yang disampaikan Yan mungkin bakal itu sulit diwujudkan. Terlebih jika visi para menteri dalam mewujudkan kendaraan listrik nasional masih seperti apa yang mereka sampaikan belakangan ini kepada publik. (gun/ang)

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%